7 Fraksi DPRD Kota Kendari Setujui Perubahan APBD 2026

 


POLITIKSULTRA.COM – Tujuh fraksi DPRD Kota Kendari menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Senin (14/9/2026), dengan sejumlah catatan terkait pendapatan dan belanja daerah.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari Laode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua I La Yuli dan Wakil Ketua II Irmawati. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum setelah memenuhi kuorum.

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran turut hadir bersama asisten, staf ahli, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), dan undangan lainnya. Dalam rancangan perubahan anggaran tersebut, target pendapatan daerah meningkat dari Rp1,469 triliun menjadi Rp1,615 triliun atau sebesar 9,93 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diproyeksikan naik dari Rp507,98 miliar menjadi Rp568,40 miliar. Sementara itu, alokasi belanja daerah meningkat dari Rp1,416 triliun menjadi Rp1,594 triliun atau sekitar 12,56 persen.

Perubahan APBD tersebut dirancang untuk menutup defisit pembiayaan semester pertama dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Penyesuaian anggaran juga diarahkan untuk menyelaraskan program daerah dengan prioritas pembangunan nasional, terutama peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia.

Fraksi Partai Demokrat melalui Muslimin, T. menyoroti strategi pencapaian target pendapatan yang realistis dan transparan. Fraksi ini juga meminta evaluasi terhadap retribusi daerah yang hanya mengalami kenaikan 0,48 persen.

Fraksi Partai NasDem melalui Arsyad Alastum mengapresiasi pemenuhan aspek legalitas sesuai Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Fraksi ini juga meminta penerapan prinsip money follows program agar alokasi anggaran memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan melalui Hetty Purnawati Saranani menekankan pemerataan pelayanan dasar dan keselarasan anggaran dengan prioritas daerah. Sementara itu, Fraksi PKS melalui La Ode Abdul Arman meminta penyusunan anggaran berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dengan fokus pada penanganan sampah, penyediaan air bersih, pendidikan, dan kesehatan.

Fraksi PAN melalui Nasaruddin Saud mendorong perluasan PAD, perbaikan data wajib pajak, digitalisasi pembayaran, pemerataan fasilitas umum, dan pengendalian banjir. Fraksi Golkar melalui Muhammad Maulana Ali Syahputra meminta penurunan dana transfer pusat tidak menghambat pelayanan publik, sedangkan Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) melalui H. Hasbulan menekankan realisasi target kenaikan PAD sebesar 11,89 persen secara akuntabel.

Komentar