Jabar hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari tersebut. Rakor ini membahas strategi menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga bahan pokok melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Dalam paparannya, Jabar menjelaskan peran DPRD melalui fungsi legislasi dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar untuk mengantisipasi krisis pangan, gejolak harga, dan keadaan darurat lainnya.
Melalui fungsi anggaran, DPRD memastikan alokasi APBD mendukung program pengendalian harga dan ketersediaan pangan. Program tersebut meliputi Cadangan Pangan Darurat, Gerakan Pangan Murah, kerja sama antardaerah, serta pengembangan pertanian lokal melalui Tabe Di, Kendari Berkebun, dan urban farming.
Jabar mengatakan, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan dengan memantau harga bahan pokok di pasar. Pengawasan mencakup kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET), pencegahan penimbunan, efisiensi biaya logistik, serta evaluasi kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Pengendalian harga pangan bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab bersama,” kata Jabar. Ia menegaskan, DPRD akan terus mengawal kebijakan agar pangan tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Kota Kendari.
Rakor tersebut dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Kejaksaan Negeri Kendari, Kepolisian Resor Kendari, Dinas Ketahanan Pangan, dan distributor pangan. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan dan rencana tindak lanjut terkait penjaminan pasokan, efisiensi distribusi, serta pengawasan pasar.
Komentar
Posting Komentar