POLITIKSULTRA.COM - DPRD Kota Kendari menindaklanjuti masalah akses jalan di Kompleks Ruko Senopati Land. Komisi I, II, dan III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas pembongkaran bangunan di atas fasilitas umum dan pemutusan sambungan listrik.
RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Azhar. Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I Zulham Damu, Anggota Komisi II Fadhal Rahmat, serta sejumlah organisasi perangkat daerah dan pihak PLN.
Permasalahan ini bermula dari aduan pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh biaya tambahan di luar sewa ruko. Biaya tersebut dikenakan untuk penggunaan akses jalan belakang di kompleks tersebut.
Dalam RDP sebelumnya, terungkap bahwa akses jalan yang seharusnya menjadi fasilitas umum telah disertifikatkan oleh pengelola Senopati Land. DPRD kemudian memutuskan pembekuan sertifikat dan meminta instansi terkait berkoordinasi untuk membongkar bangunan di atas fasilitas umum.
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Azhar, menegaskan penegakan aturan tersebut bukan untuk menghambat investasi. Menurut dia, fasilitas umum tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara sepihak.
“Fasilitas umum adalah milik bersama dan tidak boleh diperjualbelikan atau dimanfaatkan secara sepihak. Penegakan peraturan tata ruang harus tetap dilakukan, namun dilakukan secara transparan dan berkeadilan,” ujar Laode Azhar.
Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, menegaskan pelaku usaha yang beritikad baik harus dilindungi. Pembongkaran bangunan dan pemutusan sambungan listrik akan dilaksanakan sesuai prosedur hukum untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.
Komentar
Posting Komentar