Partai Gerindra Respons Sorotan Sapi Kurban Presiden Prabowo dari APBN

 

Bahtra Banong. Foto: Laman Partai Gerindra.

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong, merespons polemik terkait bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Gerindra menegaskan program tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan presiden yang memiliki dasar hukum serta mekanisme resmi dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam keterangannya pada Rabu (27/5/2026), Bahtra menyebut bantuan sapi kurban itu bukan berasal dari dana pribadi presiden, melainkan bagian dari program negara yang memang telah dianggarkan melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah menjelang Iduladha.

“Ini adalah program bantuan kemasyarakatan negara yang memang dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Tidak ada aturan yang dilanggar di situ,” ujar Bahtra.

Ia menjelaskan program Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres), termasuk penyaluran sapi kurban, dilaksanakan berdasarkan aturan resmi yang tercantum dalam UU APBN 2026 serta mekanisme pengelolaan keuangan negara melalui Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, skema bantuan seperti itu sudah lama dijalankan dalam pemerintahan Indonesia dan bukan kebijakan baru pada era Presiden Prabowo.

Bahtra mengatakan program bantuan presiden pada masa pemerintahan sebelumnya juga mencakup berbagai bentuk bantuan sosial, mulai dari sembako, rumah layak huni, bantuan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan bagi korban bencana dan rumah ibadah.

“Jangan dibangun opini seolah program seperti ini baru ada sekarang,” katanya.

Politikus Gerindra itu menilai kehadiran negara dalam momentum keagamaan seperti Iduladha merupakan bagian dari fungsi pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan program bantuan kurban bertujuan agar manfaat Iduladha dapat dirasakan lebih luas, terutama oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.

“Justru melalui program seperti ini, negara memastikan manfaat Iduladha dirasakan lebih luas oleh masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan,” ucap Bahtra.

Lebih lanjut, ia menilai polemik yang muncul lebih bernuansa politis karena mengabaikan manfaat nyata dari program tersebut bagi masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardian­toro menyampaikan bahwa pengadaan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo untuk Iduladha tahun ini menggunakan anggaran sekitar Rp100 miliar yang bersumber dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan presiden.

Menurut Juri, nilai pengadaan sapi di tiap daerah berbeda karena dipengaruhi bobot sapi dan lokasi pembelian. Pemerintah menyesuaikan harga sesuai kondisi masing-masing wilayah agar distribusi bantuan dapat menjangkau berbagai daerah di Indonesia.