Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026).
POLITIKSULTRA.COM - DPRD Kota Kendari mendesak pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan layanan kesehatan dan penanganan banjir secara berkelanjutan melalui rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari yang berlangsung pada Selasa (28/4/2026) dan dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, didampingi Wakil Ketua II Irmawati.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Kendari, Muslimin T., menjelaskan bahwa DPRD menerima LKPJ Tahun 2025 dengan sejumlah catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Di bidang kesehatan, DPRD menuntut adanya perbaikan signifikan terhadap layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) agar tidak terjadi praktik diskriminatif dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
Sementara di sektor infrastruktur, DPRD menyoroti masih adanya proyek pembangunan yang bersifat tambal sulam dan dinilai tidak memberikan manfaat jangka panjang.
DPRD juga mendesak pemerintah daerah untuk melakukan penanganan banjir secara permanen melalui program normalisasi sungai serta pengembangan sistem drainase yang komprehensif dan berkelanjutan.
"Perbaikan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan menjadi prioritas yang harus diwujudkan agar masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari setiap program pemerintah," ujar Muslimin T.
Komentar
Posting Komentar