 |
| Yoyok Riyo Sudibyo. Foto: Laman DPR RI |
POLITIKSULTRA.COM – Komisi VII DPR RI menyoroti usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk Tahun Anggaran 2027.
DPR menilai kebutuhan anggaran kementerian tersebut perlu dikaji lebih serius agar sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak utama kesejahteraan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp459 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp622 miliar dialokasikan untuk penanganan daerah terdampak bencana, sedangkan sisanya digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas kementerian.
Meski mendukung penambahan anggaran tersebut, Yoyok menilai nominal yang diajukan masih belum cukup untuk menjawab target besar pemerintah dalam mendorong jutaan pelaku UMKM naik kelas. Menurutnya, cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor UMKM membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan sekitar 10 juta pelaku UMKM dapat berkembang dan masuk ke kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Apabila target tersebut tercapai, dampaknya akan dirasakan oleh puluhan juta anggota keluarga yang bergantung pada aktivitas usaha mikro dan kecil di berbagai daerah.
Karena itu, Yoyok mengingatkan bahwa penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui program peningkatan kapasitas maupun akses pembiayaan. Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi pelaku usaha saat ini adalah keterbatasan akses pasar yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan usaha.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program UMKM pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha menjual produknya dan memperoleh keuntungan. Oleh sebab itu, pemerintah diminta memberi perhatian lebih terhadap pembukaan akses pasar bagi produk-produk UMKM.
Selain itu, Yoyok juga mendorong percepatan digitalisasi UMKM sebagai langkah untuk memperluas jangkauan pemasaran sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Digitalisasi dinilai menjadi salah satu instrumen penting agar pelaku usaha kecil dapat bersaing di tengah perubahan pola perdagangan dan perkembangan ekonomi digital.
DPR juga menilai pentingnya membangun kemitraan strategis antara UMKM dengan sektor industri dan jaringan distribusi yang lebih luas. Menurut Yoyok, pemerintah perlu mengambil peran aktif dalam membuka akses kemitraan tersebut agar pelaku usaha kecil memiliki pasar yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Politisi Partai NasDem ini mengusulkan agar program pengembangan 10 juta UMKM disinergikan dengan Program Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, koperasi desa dapat berfungsi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus menjadi wadah pemasaran produk-produk UMKM lokal.
Yoyok mengingatkan agar koperasi desa tidak hanya menjadi saluran penjualan produk pabrikan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menyerap dan memasarkan produk usaha mikro dari daerah.
Menurutnya, penguatan UMKM, percepatan digitalisasi, serta integrasi dengan koperasi desa merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas lapangan kerja, dan menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang terus berkembang.
Komentar
Posting Komentar